Morowali Utara, Witanews.id — Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara berhasil mencapai sejumlah kesepakatan penting, khususnya dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara, Warda Dg Mamala, S.E., menyampaikan bahwa proses pembahasan APBD berlangsung cukup panjang dan dinamis melalui pertukaran pendapat antara pihak legislatif dan eksekutif.
“Alhamdulillah, kami telah mencapai kesepakatan. Seluruh penganggaran yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Morowali Utara, telah dibahas bersama,” ujar Warda.
Warda mengungkapkan, dinamika pembahasan berjalan alot karena DPRD berkomitmen menjaga agar alokasi anggaran untuk kepentingan publik tetap terpenuhi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, kondisi fiskal daerah saat ini terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada kemampuan keuangan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.
“Kebijakan efisiensi ini berlaku secara nasional, sehingga berdampak langsung terhadap kemampuan anggaran di tingkat kabupaten, termasuk Morowali Utara,” jelasnya.
Kendati demikian, Warda menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pemotongan alokasi belanja. Pemerintah daerah harus memastikan ada dampak konkret dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat dari kebijakan tersebut.
“Saya tekankan, harus jelas hasil yang diperoleh masyarakat dari efisiensi itu. Jangan sampai kita terus mengumandangkan efisiensi, tetapi pada akhirnya kebutuhan masyarakat justru terabaikan,” tegas Warda.
Dalam proses pembahasan tersebut, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merumuskan langkah-langkah strategis untuk menutupi defisit anggaran dan menyelesaikan kewajiban utang daerah, sembari tetap menjaga porsi anggaran untuk program prioritas warga.
Beberapa alokasi kegiatan yang menjadi perhatian utama meliputi pembangunan dan penataan di wilayah dalam kota kabupaten, penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), serta agenda daerah lainnya.
Warda menyatakan telah meminta Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah Morowali Utara untuk mengaktifkan kembali alokasi kegiatan tersebut dan mengkonsultasikannya kepada Bupati Morowali Utara.
“Program prioritas seperti penataan dalam kota dan pelaksanaan MTQ perlu dianggarkan kembali. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Ketua TAPD untuk diaktifkan dan dikonsultasikan lebih lanjut kepada Bupati,” tutupnya.
