Seoul, Witanews.id — Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada publik dan berjanji akan bersikap lebih rendah hati setelah tingkat dukungan terhadap pemerintahannya merosot ke titik terendah dalam dua bulan terakhir. Langkah ini diambil Lee guna meredam gelombang kekecewaan masyarakat serta mengembalikan agenda pemerintahannya ke jalur yang benar.
“Saya ingin memulai dengan menyampaikan permintaan maaf saya kepada orang-orang yang terus berjuang menjalani kehidupan sehari-hari mereka dalam keadaan sulit,” ujar Lee dalam konferensi pers mendadak pada Jumat (18/9).
“Saya terkejut dengan apa yang tampaknya merupakan gelombang kekecewaan dan kekhawatiran yang tiba-tiba dari publik. Tetapi setelah banyak merenung dan introspeksi diri, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa rakyat selalu benar.”
Berdasarkan jajak pendapat terbaru yang dirilis mendahului konferensi pers tersebut, tingkat popularitas Lee berada di angka 37 persen. Angka ini mencatatkan rekor terendah sepanjang masa jabatannya.
Tekanan Ekonomi Domestik dan Ketimpangan
Anjloknya dukungan publik dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Meski pertumbuhan sektor kecerdasan buatan (AI) membawa keuntungan besar bagi raksasa semikonduktor seperti Samsung Electronics dan SK Hynix, manfaatnya dinilai belum menyentuh kehidupan sehari-hari warga. Lonjakan harga properti di Seoul turut memperparah ketidakpuasan masyarakat.
Guna merespons situasi ini, Lee sempat melakukan perombakan kabinet besar-besaran dengan mengganti sejumlah posisi strategis, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kehakiman. Penasihat kebijakan utama, Kim Yong-beom, juga mengundurkan diri seraya menekankan perlunya pemerintah berfokus pada dampak nyata pertumbuhan ekonomi bagi warga, bukan sekadar indikator persentase.
Lee mengakui kelemahan kepemimpinannya dalam merespons keresahan masyarakat. “Kekurangan itu adalah kesalahan saya. Dihadapkan dengan begitu banyak tugas mendesak, saya terlalu bersemangat untuk maju dan gagal memahami sepenuhnya perasaan orang lain,” aku Lee.
Keretakan Hubungan Diplomasi dengan Amerika Serikat Selain persoalan domestik, pemerintahan Lee berhadapan dengan tekanan keras dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Washington melontarkan kritik terkait lambatnya realisasi kesepakatan perdagangan dan investasi senilai US$350 miliar, serta dugaan keengganan Seoul membantu pembukaan kembali Selat Hormuz.
Langkah balasan diambil Trump dengan membatalkan latihan militer gabungan yang telah direncanakan sebelumnya, mendasarkannya pada pertimbangan hubungan dekat dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un serta sikap Seoul terhadap konflik Iran.
Saat ini, Seoul tengah mengkaji berbagai opsi terkait keterlibatan di Selat Hormuz—jalur vital yang memasok lebih dari 70 persen kebutuhan minyak Korea Selatan sebelum konflik pecah pada Februari. Namun, potensi pengiriman pasukan untuk mengamankan jalur pasokan tersebut menuai penolakan tajam dari publik domestik.
Ekonom Bloomberg Economics, Hyosung Kwon dan Adam Farrar, menilai Seoul menghadapi dilema geopolitik yang rumit. “Misi apa pun akan mengharuskan Seoul untuk menyeimbangkan tuntutan AS dengan risiko pembalasan Iran, kesiapan militer di Semenanjung Korea, dan oposisi politik domestik,” papar Kwon dan Farrar. “Pendekatan transaksional Trump terhadap aliansi berarti gesekan di satu bidang hampir pasti akan merembet ke isu-isu lain.”
Ancaman Krisis Kepemimpinan
Langkah perombakan kabinet sejauh ini belum mampu mendongkrak kembali popularitas Lee. Pengamat politik meragukan stabilitas pemerintahannya jika dukungan publik terus melemah.
Direktur Institut Penelitian Rakyat Korea, Jeong Han-wool, memperingatkan bahwa Lee berisiko terdegradasi menjadi “presiden yang lemah dan tidak berdaya” apabila gagal memulihkan basis pendukungnya. Menurut Jeong, kendati partai penyokong Lee menguasai parlemen, pemerintahannya akan tetap rentan terhadap kritik tajam pada setiap kebijakan yang dikeluarkan.
